Kabar-Tani.com|- JAKARTA — Persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kebijakan ini berpotensi memengaruhi tata kelola lahan gambut yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian pangan dan perkebunan.
BPGMN direkomendasikan oleh lebih dari 20 peneliti dan ahli gambut dalam pertemuan bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Salah satu alasan pembentukan lembaga tersebut adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan data, perizinan, dan pengelolaan gambut dalam satu kelembagaan.
Dampak bagi Pertanian Pangan
Bagi sektor pertanian pangan, pengelolaan gambut yang lebih terkoordinasi dapat memberikan manfaat dari sisi pencegahan kebakaran.
Lahan gambut yang terbakar dapat kehilangan fungsi ekologisnya dan membutuhkan waktu serta biaya besar untuk dipulihkan.
Pencegahan kebakaran juga penting bagi wilayah produksi pangan yang berada di sekitar kawasan gambut.
Asap akibat karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, kesehatan, hingga kegiatan pertanian.
Namun, pembentukan badan baru juga dapat membawa konsekuensi bagi petani.
Jika tata kelola gambut diikuti dengan pengetatan pemanfaatan lahan, petani maupun pelaku usaha perlu menyesuaikan pola pengelolaan lahan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, kebijakan pengelolaan gambut perlu memperhatikan keberlanjutan produksi pangan sekaligus kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari lahan tersebut.
Perkebunan Perlu Beradaptasi
Dampaknya juga dapat dirasakan sektor perkebunan, terutama usaha yang beroperasi di wilayah gambut.
Integrasi data dan perizinan berpotensi membuat pengawasan terhadap aktivitas perkebunan menjadi lebih terarah.
Di sisi lain, perusahaan perkebunan kemungkinan menghadapi tuntutan pengelolaan tata air dan pencegahan kebakaran yang lebih ketat.
Praktik pembukaan dan pengelolaan lahan harus semakin memperhatikan karakteristik gambut yang mudah mengalami kekeringan dan rentan terbakar.
Bagi perusahaan yang telah menerapkan pengelolaan gambut secara berkelanjutan, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperjelas standar dan pengawasan.
Sebaliknya, pelaku usaha yang belum menyesuaikan praktik pengelolaannya berpotensi menghadapi biaya tambahan untuk memenuhi ketentuan baru.
Kuncinya Ada pada Tata Kelola
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan keberadaan satu badan diharapkan mempermudah pengelolaan data, perizinan, dan berbagai upaya pencegahan karhutla.
Menurut Brian, penanganan kebakaran membutuhkan biaya dan upaya besar sehingga pencegahan dinilai perlu diperkuat.
Bagi pertanian pangan dan perkebunan, tantangan berikutnya adalah bagaimana BPGMN menjalankan fungsi pengelolaan tanpa mengganggu produktivitas masyarakat.
Keseimbangan antara perlindungan gambut, kepastian usaha, dan keberlanjutan produksi pangan akan menjadi salah satu ujian utama lembaga tersebut jika resmi dibentuk.
