Kabar-Tani.com |- JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap penyuluh pertanian guna mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.
Dukungan tersebut mencakup operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) hingga perbaikan fasilitas yang rusak.
Permintaan itu disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Tito menegaskan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pangan pemerintah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta membantu kebutuhan operasional BPP melalui APBD, Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme anggaran lainnya.
Menurut Tito, keberadaan BPP menjadi penunjang utama bagi penyuluh dalam menjalankan pendampingan petani di tingkat kecamatan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan menangani perbaikan fasilitas BPP yang mengalami kerusakan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, hingga 9 Oktober 2026, Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang bertugas memanfaatkan 5.836 unit BPP di berbagai daerah.
Amran mengatakan, Kementerian Pertanian akan melakukan penyesuaian anggaran untuk mempercepat rehabilitasi BPP.
Fasilitas yang mengalami kerusakan berat ditargetkan dapat diperbaiki dalam waktu dua bulan, sedangkan seluruh perbaikan diharapkan rampung pada 2027.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah tersebut diharapkan memperkuat pendampingan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengapresiasi peran Tito dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
