Kabar-Tani.com|- JAKARTA — Beras yang dijual dengan label “diperkaya gizi” ternyata tak selalu sesuai klaimnya.
Pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah setelah pengawasan dan uji laboratorium resmi.
Temuan itu dipaparkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Amran, hasil pengawasan dan uji laboratorium yang dilakukan Bapanas memperlihatkan tiga bentuk pelanggaran.
Pertama, ketidaksesuaian administrasi.
Kedua, ketidaksesuaian nilai gizi.
Ketiga, persoalan mutu beras.
Ketiganya menyentuh titik yang berbeda.
Masalah administrasi berkaitan dengan kelengkapan dan kesesuaian dokumen produk.
Masalah nilai gizi menyangkut isi beras, yakni apakah kandungan zat gizi yang diklaim benar-benar ada.
Adapun masalah mutu berhubungan dengan kualitas fisik beras yang sampai ke konsumen.
Apa Itu Beras Fortifikasi?
Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Karena nilai tambah itulah, produk ini kerap dijual dengan harga lebih tinggi dan dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat.
Persoalannya, nilai tambah tersebut hanya bermakna jika klaim di kemasan bisa dipertanggungjawabkan.
Bila kandungan gizinya tak sesuai, konsumen membayar untuk sesuatu yang tak mereka terima.
Mengapa Temuan Ini Penting
Bagi konsumen, temuan ini mengingatkan agar tak sekadar percaya pada label.
Bagi produsen dan pedagang beras, ini sinyal bahwa pengawasan pemerintah tak berhenti pada ketersediaan stok dan harga, tetapi juga menjangkau kualitas dan kejujuran informasi produk.
Pengawasan berbasis uji laboratorium juga memberi dasar yang lebih kokoh ketimbang sekadar pemeriksaan di lapangan.
Hasil uji menjadi bukti yang sulit dibantah ketika pemerintah menindak merek yang menyimpang.
Yang Perlu Diperhatikan Konsumen dan Pelaku Usaha
Sebagai langkah praktis, konsumen dapat memeriksa kelengkapan informasi pada kemasan, seperti nama produsen, izin edar, dan keterangan kandungan gizi.
Pelaku usaha, sementara itu, perlu memastikan dokumen dan mutu produk sesuai ketentuan agar tak masuk daftar pelanggaran berikutnya.
Hingga berita ini ditulis, publik masih menunggu rincian lebih lanjut, termasuk daftar merek dan langkah tindak lanjut dari pemerintah.
