Kabar-Tani.com|- JAKARTA — Pembangunan listrik desa didorong tak berhenti pada bertambahnya jumlah rumah yang teraliri listrik.
Infrastruktur kelistrikan di daerah juga perlu dirancang untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama pertanian, perikanan, tambak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Yustisiana mengatakan keberhasilan elektrifikasi semestinya diukur dari seberapa jauh listrik meningkatkan produktivitas masyarakat.
Menurut dia, pasokan listrik yang memadai dapat membantu petani menjalankan mesin produksi, pengolahan hasil panen, hingga kegiatan usaha berbasis teknologi.
“Listrik bukan hanya untuk menerangi rumah, tetapi harus mampu menggerakkan usaha dan meningkatkan produksi masyarakat,” kata Dewi dalam keterangannya, Selasa, 22 September 2026.
Kebutuhan itu, kata Dewi, terlihat di Desa Bumi Pratama Mandira, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Para petambak udang di wilayah tersebut membutuhkan penguatan jaringan dan tambahan kapasitas trafo untuk mengoperasikan kincir air serta mesin pendingin.
Kondisi serupa dapat terjadi di sentra pertanian.
Ketersediaan listrik yang stabil dapat mendukung pompa irigasi, penggilingan dan pengeringan hasil pertanian, penyimpanan komoditas, hingga pengolahan pascapanen.
Dengan begitu, listrik berpotensi tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga membantu meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi desa.
Dewi mendorong pembangunan jaringan listrik disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap wilayah.
Desa dengan basis pertanian, misalnya, perlu mendapat dukungan kelistrikan yang mampu menunjang rantai produksi dari lahan hingga pengolahan.
Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses kelistrikan.
Pada 2025, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menangani sekitar 1.416 titik, sementara program 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.
Untuk 2027, pemerintah mengalokasikan Rp949 miliar bagi BPBL yang ditujukan kepada 400.000 rumah tangga.
Selain itu, tersedia Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.
Dengan pendekatan berbasis potensi ekonomi, pembangunan listrik desa diharapkan tak sekadar membuat wilayah semakin terang.
Infrastruktur energi juga dapat menjadi penopang produksi pertanian, memperkuat usaha masyarakat, dan membuka peluang tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan.
