Kabar-Tani.com | – JAKARTA — Pemerintah mengkaji permintaan petani karet agar memberikan bantuan untuk meremajakan tanaman yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
Usulan ini mencuat di tengah rendahnya pendapatan petani, keterbatasan modal untuk membuka kembali kebun, serta kecenderungan sebagian pekebun beralih menanam kelapa sawit.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mempelajari persoalan yang dihadapi petani karet sebelum merumuskan kebijakan bantuan.
Menurut dia, peremajaan perlu mendapat perhatian agar produksi karet dalam negeri tetap terjaga.
“Kita harus jaga. Karena nanti kalau dia beralih, karet kita langka lagi. Nah, ini harus dijaga,” ujar Amran di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Amran mengatakan pemerintah akan menelaah keluhan petani untuk mencari bentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ia mengakui persoalan tersebut memerlukan rumusan kebijakan baru.
“Nanti kita coba rumuskan. Ini kan butuh kebijakan baru. Tetapi kita selalu bekerja yang terbaik untuk petani,” katanya.
Pernyataan itu membuka peluang pembahasan lebih lanjut mengenai dukungan bagi pekebun karet, terutama mereka yang mengelola lahan terbatas dan tidak memiliki cukup modal untuk mengganti tanaman tua dengan bibit baru.
Tanaman Tua Membuat Produktivitas Kebun Menurun
Permintaan bantuan peremajaan disampaikan Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) ketika mengadukan persoalan kesejahteraan pekebun kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa, 6 Oktober 2026.
Ketua DPW APKARINDO Supartijo mengatakan banyak petani hanya menguasai kebun karet seluas satu hingga dua hektare.
Luasan tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika tanaman memasuki usia tua, mengalami kerusakan, dan menghasilkan getah dalam jumlah yang semakin sedikit.
Di sisi lain, petani harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan pendapatan yang tidak sebanding dengan beban pengeluaran sehari-hari.
Supartijo menuturkan, sebagian petani harus menghidupi keluarga yang terdiri atas lima orang dengan pendapatan kurang dari Rp 5 juta.
Penghasilan itu dinilai tidak mencukupi, terlebih ketika harga karet berada pada tingkat rendah dan produktivitas kebun terus menurun.
“Petani karet rata-rata kepemilikan (lahan) sedikit, tidak luas, dua hektare, satu hektare. Dengan rumah tangga misalnya harus menghidupi lima orang dengan pendapatan enggak sampai Rp 5 juta kan enggak cukup,” ujar Supartijo di Gedung DPR RI, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut dia, rendahnya hasil kebun tidak terlepas dari kondisi tanaman yang sudah tua dan rusak.
Situasi tersebut membuat petani menghadapi tekanan berlapis: produksi menurun, pendapatan terbatas, sedangkan kebutuhan untuk memperbaiki kebun justru membutuhkan biaya besar.
Persoalan ini membuat peremajaan menjadi kebutuhan mendesak bagi sebagian pekebun.
Namun, keinginan mengganti tanaman lama tidak selalu dapat diwujudkan karena mereka harus lebih dahulu menyediakan biaya untuk pengolahan lahan dan penanaman kembali.
Petani Minta Insentif Peremajaan Rp 30 Juta per Hektare
APKARINDO mengusulkan pemerintah memberikan insentif sekitar Rp 30 juta per hektare untuk membantu pembiayaan peremajaan kebun karet.
Bantuan tersebut diharapkan diberikan satu kali agar petani memiliki modal awal untuk memulai proses pemulihan kebun.
Setelah tahap peremajaan dilakukan, biaya pengelolaan berikutnya akan ditanggung petani secara mandiri.
Dengan skema tersebut, bantuan pemerintah diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya pada tahap awal, ketika kebun harus dibongkar, lahan diolah, dan tanaman baru ditanam.
Bagi petani dengan kepemilikan lahan satu hingga dua hektare, kebutuhan modal menjadi persoalan penting.
Tanpa dukungan awal, mereka berisiko terus mempertahankan tanaman yang hasilnya rendah karena tidak memiliki sumber pendanaan untuk menggantinya.
Peremajaan juga bukan proses yang hasilnya dapat langsung dinikmati.
Tanaman karet yang baru ditanam memerlukan waktu untuk tumbuh hingga dapat disadap secara ekonomis.
Selama masa tersebut, petani harus tetap memenuhi kebutuhan keluarga meski kebun belum menghasilkan pendapatan seperti sebelumnya.
Karena itu, keberhasilan program peremajaan tidak hanya bergantung pada tersedianya bibit dan biaya penanaman.
Skema bantuan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan pendapatan petani selama masa tanaman belum menghasilkan.
Usulan Rp 30 juta per hektare tersebut masih merupakan permintaan APKARINDO.
Pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai besaran bantuan, mekanisme penyaluran, maupun jadwal pelaksanaannya.
Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Menambah Beban Biaya
Selain menghadapi masalah tanaman tua dan harga karet yang rendah, petani juga kesulitan menyiapkan lahan untuk peremajaan.
Supartijo mengatakan keterbatasan modal membuat mereka tidak mampu membiayai pengolahan lahan dengan peralatan yang diperlukan.
Petani, menurut dia, membutuhkan dukungan untuk mengolah kebun tanpa menggunakan metode pembakaran.
Pilihan tersebut memerlukan peralatan dan biaya tambahan yang sulit dijangkau oleh pekebun bermodal terbatas.
“Kami enggak mampu mau ngolah tanah itu karena sekarang kan enggak boleh bakar.
Kalau bakar ditangkap, rakyat kecil ditangkap lagi. Maka perlu pakai alat, pakai alat enggak mampu,” kata Supartijo.
Keluhan itu menunjukkan bahwa persoalan peremajaan tidak berhenti pada pengadaan bibit.
Petani juga membutuhkan biaya untuk membersihkan dan mengolah lahan, menyiapkan lubang tanam, membeli sarana produksi, serta merawat tanaman baru.
Bagi pekebun kecil, seluruh kebutuhan tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang.
Jika modal awal tidak tersedia, tanaman tua berpotensi tetap dipertahankan meskipun produktivitasnya semakin rendah.
Dukungan pengolahan lahan tanpa bakar dapat menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam perumusan program.
Bentuk dukungannya dapat dikaji berdasarkan kebutuhan petani, kondisi kebun, dan kemampuan pelaksanaan program pemerintah.
Petani Karet Mulai Melirik Kelapa Sawit
Tekanan ekonomi turut mendorong sebagian petani mempertimbangkan peralihan komoditas ke kelapa sawit.
Peralihan tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi luas kebun karet yang dipertahankan dan, dalam jangka panjang, kemampuan produksi karet domestik.
Bagi petani, pilihan mengganti komoditas tidak semata-mata berkaitan dengan preferensi tanaman.
Keputusan itu juga berhubungan dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih baik, kemampuan membiayai kebun, dan kepastian hasil usaha perkebunan.
Ketika kebun karet semakin tidak produktif, sedangkan biaya peremajaan sulit dipenuhi, petani menghadapi pilihan yang tidak mudah.
Mereka dapat mempertahankan kebun lama dengan hasil terbatas, mencari sumber pendapatan lain, atau mengubah komoditas yang ditanam.
Amran menilai kecenderungan peralihan tersebut perlu diperhatikan agar pasokan karet nasional tidak terganggu.
Pemerintah, menurut dia, perlu menjaga agar petani tetap memiliki alasan ekonomi untuk mempertahankan kebun karetnya.
Namun, keberhasilan mempertahankan produksi tidak cukup hanya dengan mendorong petani agar tidak beralih ke komoditas lain.
Dukungan yang menyentuh persoalan produktivitas dan kemampuan permodalan juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan perkebunan karet.
APKARINDO Soroti Perbedaan Dukungan untuk Petani Sawit
APKARINDO juga menyoroti perbedaan bantuan yang, menurut asosiasi tersebut, diterima petani karet dan petani kelapa sawit.
Supartijo menyebut petani sawit memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp 60 juta per hektare untuk pengembangan perkebunan.
Angka itu menjadi salah satu pembanding yang digunakan APKARINDO dalam mengusulkan insentif peremajaan kebun karet sebesar Rp 30 juta per hektare.
Bagi asosiasi, dukungan terhadap pekebun karet diperlukan agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki produktivitas kebun dan mempertahankan sumber penghidupan.
Keterbatasan modal dinilai membuat petani kecil lebih sulit melakukan investasi dibandingkan pelaku usaha yang memiliki sumber pendanaan memadai.
Meski demikian, besaran bantuan dan skema dukungan untuk setiap komoditas perlu dilihat berdasarkan tujuan program, persyaratan penerima, serta komponen biaya yang ditanggung.
Klaim mengenai bantuan untuk petani sawit tersebut merupakan keterangan dari APKARINDO dan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kedua program memiliki mekanisme maupun cakupan yang sama.
Pembahasan mengenai bantuan peremajaan karet karena itu tidak hanya menyangkut nominal insentif. Pemerintah juga perlu menilai bagaimana bantuan dapat menjangkau pekebun yang paling membutuhkan dan benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas.
Peremajaan Menjadi Kunci Menjaga Produksi Karet Nasional
Karet merupakan komoditas perkebunan yang keberlanjutan produksinya berkaitan erat dengan kondisi tanaman di tingkat kebun.
Ketika tanaman menua dan tidak lagi menghasilkan getah secara optimal, produktivitas dapat menurun jika tidak diikuti peremajaan yang memadai.
Bagi pekebun kecil, tantangan terbesar adalah membiayai proses peralihan dari tanaman lama ke tanaman baru.
Mereka harus menanggung pengeluaran saat kebun belum pulih, sementara pendapatan dari tanaman pengganti baru dapat diperoleh setelah melewati masa pertumbuhan.
Kondisi tersebut membuat program peremajaan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi petani.
Selain bantuan biaya awal, aspek seperti akses terhadap bibit berkualitas, pendampingan teknis, pengolahan lahan, dan dukungan selama masa tanaman belum menghasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki sasaran penerima yang jelas, mekanisme penyaluran yang transparan, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Dengan demikian, bantuan tidak sekadar meringankan biaya penanaman, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kebun.
Untuk saat ini, permintaan insentif Rp 30 juta per hektare masih menunggu tindak lanjut pemerintah.
Amran menyatakan akan mengkaji persoalan yang disampaikan petani, tetapi belum menetapkan bentuk kebijakan yang akan diambil.
Bagi pekebun karet, keputusan tersebut penting karena menyangkut kemampuan mempertahankan usaha di tengah pendapatan yang terbatas.
Sementara bagi pemerintah, upaya memperbaiki kondisi kebun dan menjaga minat petani menanam karet menjadi bagian dari tantangan mempertahankan pasokan komoditas tersebut di dalam negeri.
