Kabar-Tani.com|- KARANGANYAR — Puluhan kelompok tani mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 25 September 2026.
Mereka meminta pemerintah segera membenahi jaringan irigasi pertanian yang dinilai belum tertangani secara signifikan.
Sebanyak 35 kelompok tani mengikuti audiensi di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar.
Pertemuan itu turut dihadiri Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Kabupaten Karanganyar, Yoseph Heriyanto, mengatakan persoalan irigasi tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak tiga tahun lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Tani.
Namun, menurut dia, perbaikan jaringan irigasi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kerusakan pintu air menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan petani.
“Sekian ribu bendung, pintu air dan sebagainya itu rusak dan ini yang menjadi korban petani,” kata Yoseph seusai audiensi.
Berdasarkan data yang disampaikan kelompok tani, sekitar 800 hektare lahan pertanian terdampak kerusakan irigasi.
Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, dan Tasikmadu.
Kondisi itu membuat lahan tidak dapat ditanami selama musim kemarau tahun ini.
Yoseph mengatakan persoalan irigasi tidak semata-mata muncul ketika musim kering, tetapi berkaitan dengan tata kelola jaringan irigasi dan sumber air pertanian.
Pemkab Ajukan 17 Lokasi Rehabilitasi Irigasi
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Bengawan Solo, Aditya Waskito, mengatakan pemerintah daerah dapat mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi menggunakan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui skema Inpres Nomor 2 Tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, kata dia, telah mengusulkan 17 lokasi daerah irigasi yang mendapatkan layanan dari Bendungan Jlantah.
Lokasi tersebut berada di Kecamatan Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Tasikmadu, dan Karanganyar.
“Ini masih proses verifikasi. Insyaallah tahun ini selesai semua verifikasi. Pelaksanaan kemarin rapat terakhir direncanakan di 2027,” ujar Aditya.
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan sejumlah usulan kelompok tani akan dirumuskan dalam kesepakatan bersama dengan melibatkan instansi terkait.
Menurut dia, pengelolaan jaringan irigasi memiliki kewenangan yang berbeda, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga BBWS Bengawan Solo.
Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Beberapa usulan tadi, kita akan membentuk satu kesepakatan bersama. Itu menjadi perhatian dalam perencanaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar,” kata Bagus.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong agar persoalan irigasi tersebut segera dicarikan solusi.
