Kabar-Tani.com|- BANDUNG — Perempuan petani mulai ditempatkan sebagai aktor penting dalam upaya mitigasi bencana di kawasan perdesaan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong kelompok perempuan petani di kawasan perbukitan terjal Kabupaten Bandung Barat untuk menyusun rencana aksi menghadapi bencana, perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian.
Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ITB tersebut menyasar komunitas perempuan petani di kawasan Ancol Mekar dan Cikole.
Mereka diajak menyusun Community Action Plan (CAP) atau rencana aksi komunitas yang disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketua PKM ITB Teti Armiati Argo mengatakan keterlibatan perempuan dalam mitigasi bencana selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
Pengelolaan kebencanaan, kata dia, lebih sering diarahkan kepada laki-laki karena dianggap memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan.
Padahal, perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga keselamatan keluarga dan keberlangsungan kehidupan masyarakat ketika bencana terjadi.
“Kita pengin ke arah ibu-ibu petani karena selama ini pengelolaan bencana itu banyaknya ke laki-laki,” ujar Teti saat ditemui di ITB, Sabtu, 26 September 2026.
Pentingnya melibatkan perempuan dalam mitigasi bencana juga tidak terlepas dari pengalaman tsunami Aceh pada 2004.
Menurut Teti, tingginya jumlah korban perempuan dan anak-anak saat itu menunjukkan perlunya pendidikan kebencanaan yang menjangkau seluruh anggota keluarga.
Pada saat bencana terjadi, pengetahuan mengenai evakuasi dan langkah penyelamatan tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang dianggap sebagai pengambil keputusan.
Perempuan, menurut Teti, juga perlu memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan ketika menghadapi kondisi darurat.
“Seperti kasus di Aceh itu 2004 itu, kan belum ada pembelajaran tentang apa yang harus dilakukan kalau bencana terjadi. Sehingga memang korban perempuan dan anak-anak lebih besar daripada laki-laki,” tuturnya.
Bagi ITB, mitigasi juga tidak cukup dimaknai sebagai upaya menyelamatkan rumah dan penduduk.
Ancaman bencana terhadap lahan pertanian dapat menimbulkan dampak berantai karena pertanian menjadi sumber pangan sekaligus penghasilan keluarga.
Teti mencontohkan, rumah warga dapat saja tetap berdiri setelah bencana, tetapi lahan pertanian mereka rusak.
Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan sumber pekerjaan, pendapatan, sekaligus pangan keluarga.
“Kalau ini hilang enggak cuma penghidupannya, sumber pangannya juga hilang. Potensinya kelaparan. Jadi bisa multiple akibatnya,” kata Teti.
Pekerjaan Perempuan yang Kerap Tak Terlihat
Program tersebut turut mengangkat pekerjaan perempuan dalam kehidupan keluarga petani yang selama ini kerap tidak terlihat dalam perencanaan kebencanaan.
Perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas pertanian, tetapi juga menjalankan pekerjaan domestik dan merawat anak maupun orang tua.
Menurut Teti, pekerjaan tersebut justru menjadi bagian penting untuk memastikan keluarga dan aktivitas pertanian tetap berjalan ketika bencana terjadi.
“Bahwa ini loh ada kerja-kerja perempuan yang kurang dikenali begitu. Tapi dia esensial untuk memastikan kegiatan pertaniannya itu berjalan terutama pada waktu bencana terjadi,” ujarnya.
Dalam lokakarya yang digelar, peserta menyusun berbagai kebutuhan dan strategi yang akan dimasukkan ke dalam CAP.
Rencana tersebut mencakup pembagian peran, pihak yang terlibat, dukungan eksternal yang diperlukan, hingga kebutuhan pelatihan.
Rencana itu kemudian disempurnakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para narasumber.
“Workshop hari ini lebih kepada membuat rencana aksi komunitas. Kita mau ngapain nih. Apa yang kita apa saja akan di-list. Ada strategi,” kata Teti.
Membuka Akses Perempuan Petani ke Pemerintah
Selain menyusun rencana mitigasi, kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan antara komunitas perempuan petani dengan pemerintah serta narasumber teknis.
ITB berharap pertemuan itu dapat membuka akses masyarakat terhadap informasi, pendampingan, program pemerintah, dan sumber daya yang diperlukan.
“Kita networking sama pemerintah,” ujar Teti.
Pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat masyarakat bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai keluarga dan komunitas.
Dengan cara itu, pengetahuan mengenai risiko bencana diharapkan dapat berkembang menjadi kesadaran bersama.
Teti berharap rencana aksi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen.
Setelah memiliki jejaring dan rencana kerja, komunitas diharapkan dapat menjalankan satu atau dua kegiatan yang memungkinkan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Harapan dari pertemuan ini, mereka punya rencana aksi dan punya rencana mengimplementasikannya. Mereka sudah punya koneksi,” katanya.
