Tiga Strategi Hadapi Bencana di Sektor Pertanian
Ketua Tim Perlindungan Tanaman Provinsi Jawa Barat Nugroho Dwi Sasongko mengatakan pengurangan risiko bencana di sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang dilakukan secara bersamaan.
Tiga strategi yang perlu diperhatikan adalah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi.
Petani dapat memulai langkah antisipasi dengan memantau informasi cuaca dan iklim.
Pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, termasuk varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan atau banjir, juga menjadi bagian dari strategi menghadapi risiko.
Perbaikan saluran air dan normalisasi irigasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan wilayah.
Petani juga dapat mengusulkan pembangunan pipanisasi apabila diperlukan untuk mendukung pengelolaan air.
Menurut Nugroho, seluruh pelaku pertanian perlu terlibat dalam strategi tersebut, termasuk perempuan.
Ia menilai perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan pertanian, terutama berdasarkan pengalamannya mendampingi berbagai kegiatan pertanian organik.
“Perempuan itu benar-benar lebih aktif, lebih telaten, lebih respon,” ujar Nugroho.
Perempuan juga dinilai memiliki pengaruh dalam keluarga, termasuk dalam mendorong keterlibatan suami dan anak-anak dalam aktivitas pertanian.
Pertanian Organik dan Regenerasi Petani
Keterlibatan perempuan juga dikaitkan dengan tantangan regenerasi petani.
Sektor pertanian menghadapi persoalan keterbatasan sumber daya, degradasi lahan, serta alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan produksi.
Nugroho mengatakan keterlibatan generasi muda diperlukan agar pertanian dapat terus berkembang dan produktivitasnya meningkat.
“Dengan adanya generasi-generasi yang baru ini bisa memikirkan pertanian yang lebih bagus sehingga produksi dan produktivitasnya bisa lebih baik lagi,” katanya.
Di Jawa Barat, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik juga terus dikembangkan.
Menurut Nugroho, setelah regulasi tersebut disahkan, pemerintah provinsi mulai menyusun rencana aksi pada 2025.
Adapun peraturan gubernur sebagai aturan turunannya masih dalam pembahasan di Biro Hukum.
Sosialisasi regulasi pertanian organik telah dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota.
Penerapannya mulai berjalan di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Indramayu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan kawasan inisiasi pertanian organik menuju kawasan pengembangan dan kawasan sertifikasi.
Nugroho mengatakan sejumlah aparatur sipil negara di beberapa perangkat daerah telah membeli produk organik dari petani sejak 2025.
Pemerintah Dorong Pertanian Organik Secara Sukarela
Nugroho mengatakan pengembangan pertanian organik diharapkan tidak dilakukan dengan pendekatan pemaksaan.
Petani perlu melihat sendiri perbedaan hasil antara sistem pertanian organik dan konvensional sebelum menentukan pilihan.
Karena itu, pemerintah melakukan uji tanding di sejumlah daerah dan mengundang petani untuk melihat hasilnya secara langsung, termasuk melalui pertemuan kelompok dan panen bersama.
“Kita harapkan keterlibatan masyarakat itu bukan dipaksa, tapi mereka pengen secara sukarela,” kata Nugroho.
Upaya tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi bencana di kawasan pertanian tidak berdiri sendiri.
Ketahanan masyarakat desa berkaitan erat dengan keselamatan keluarga, keberlanjutan lahan, ketersediaan pangan, hingga kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Di tengah risiko bencana yang dapat mengganggu sumber penghidupan, perempuan petani menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat ruang lebih besar dalam perencanaan sekaligus pelaksanaan mitigasi di tingkat komunitas.
