Kabar-Tani.com. – JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian.
Mereka dicopot secara permanen setelah hasil penelusuran kementerian menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas judi online.
Keputusan tersebut menjadi perhatian karena para pejabat yang dicopot bukan sekadar mendapatkan teguran administratif.
Amran memastikan sanksi yang diberikan berupa pencopotan permanen dari jabatan.
Langkah itu diambil setelah pimpinan Kementerian Pertanian membahas hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai yang sebelumnya dilaporkan terlibat judi daring.
Amran mengatakan rapat pimpinan terkait persoalan tersebut dimulai sejak pukul 06.00 WIB.
Setelah pembahasan dan pemeriksaan dilakukan, keputusan pencopotan terhadap 13 pejabat akhirnya ditetapkan.
“Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Bukan Sekadar Dugaan, Kementan Lakukan Penelusuran
Menurut Amran, pencopotan tidak dilakukan hanya berdasarkan laporan awal.
Kementerian Pertanian terlebih dahulu melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap informasi mengenai keterlibatan sejumlah pejabat dalam judi online.
Data pendukung kemudian diperiksa sebelum sanksi dijatuhkan.
Amran mengatakan seluruh pejabat yang dinyatakan terbukti terlibat langsung dikenai tindakan tegas.
Ia juga meminta Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menyiapkan pejabat pengganti agar pekerjaan pemerintahan tidak terganggu.
Pencopotan ini menjadi salah satu langkah disiplin yang diterapkan Kementan untuk menjaga integritas aparatur.
Bagi Amran, ASN memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan masyarakat umum karena mereka merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik.
Ada Pejabat dengan Deposit Judi Hampir Rp200 Juta
Salah satu fakta yang mencuat dari penelusuran Kementerian Pertanian adalah besarnya nilai deposit judi online yang ditemukan pada salah satu pejabat.
Amran menyebut terdapat pejabat yang memiliki nilai setoran atau deposit judi daring yang mendekati Rp200 juta.
Nilai tersebut, menurut Amran, turut memperkuat dasar pemberian sanksi kepada pejabat yang bersangkutan.
Besarnya nominal deposit membuat persoalan ini tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran disiplin ringan.
Pemerintah menilai aktivitas judi online dapat berdampak pada integritas, tanggung jawab, serta kredibilitas seorang aparatur negara.
Meski demikian, Amran menegaskan pencopotan 13 pejabat tersebut tidak berkaitan dengan dugaan korupsi.
“Ini murni karena judi online,” ujar dia.
Sebagian Pejabat Disebut Sudah Pernah Dibina
Amran mengungkapkan sebagian pejabat yang dikenai sanksi sebelumnya telah memperoleh pembinaan dan peringatan.
Namun, pembinaan tersebut tidak membuat pelanggaran berhenti.
Ketika tindakan serupa kembali dilakukan, pencopotan permanen akhirnya menjadi pilihan yang diambil Kementerian Pertanian.
Bagi Amran, pembinaan terhadap ASN tidak selalu berarti memberikan kesempatan tanpa batas.
Ketika seorang pegawai terus mengulangi pelanggaran, pimpinan memiliki kewajiban mengambil keputusan yang tegas.
Ia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pegawai dan keluarganya.
Menurut Amran, membiarkan pegawai terus terjerumus dalam aktivitas judi online justru dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar pada masa mendatang.
Ia mengatakan dirinya berkewajiban membina para pegawai agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu menjadi teladan.
Amran: ASN Harus Menjadi Teladan
Amran menekankan bahwa aparatur sipil negara semestinya memberikan contoh kepada masyarakat.
Karena itu, keterlibatan pejabat dalam judi online dinilai tidak sejalan dengan posisi mereka sebagai pelayan publik.
Jabatan pemerintahan, kata Amran, membawa konsekuensi berupa tanggung jawab moral dan profesional.
Ketika seorang pejabat terbukti melakukan pelanggaran serius, mempertahankan yang bersangkutan dalam jabatan bukan pilihan yang tepat.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pegawai lain di lingkungan Kementerian Pertanian.
Amran ingin seluruh ASN memahami bahwa aktivitas di luar kedinasan pun dapat berujung pada konsekuensi disiplin apabila melanggar ketentuan dan mencederai integritas sebagai aparatur negara.
13 Jabatan Kosong, Kementan Siapkan Pengganti
Meski 13 pejabat dicopot, Amran memastikan pelayanan dan kegiatan Kementerian Pertanian tetap berjalan.
Kementan memiliki sekitar 52 ribu pegawai sehingga pergantian pejabat tidak akan membuat roda organisasi berhenti.
Posisi yang ditinggalkan 13 pejabat tersebut akan segera diisi oleh pengganti.
Dengan demikian, program dan pelayanan kementerian diharapkan tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
Pencopotan tersebut pada akhirnya bukan hanya soal pergantian pejabat.
Bagi Kementerian Pertanian, kasus ini menjadi pengingat bahwa disiplin dan integritas merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang ASN.
Terlebih ketika pemerintah tengah berupaya menekan dampak judi online yang semakin luas di masyarakat.
Keputusan Amran menunjukkan bahwa pelanggaran terkait judi online juga menjadi perhatian serius di lingkungan birokrasi.
Jabatan publik, pada akhirnya, menuntut bukan hanya kemampuan bekerja, tetapi juga keteladanan dalam menjaga perilaku.
