Kabar-Tani.com|- SUKABUMI — Sebuah traktor roda empat bantuan APBN untuk Kelompok Tani Arsina di Desa Hegarmulya, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan aset bantuan pemerintah.
Traktor MAXX WD404 produksi 2025 itu disebut telah diterima kelompok tani, tetapi kemudian ditarik oleh pihak luar yang disebut mengatasnamakan organisasi pertanian tingkat kabupaten.
Selama sekitar satu tahun, keberadaannya tidak jelas bagi petani penerima.
Penelusuran petani sekaligus kreator konten Muklis Rahayu alias Akay Trisula akhirnya menemukan unit tersebut di Kecamatan Cidolog.
Kondisinya disebut terbengkalai dan rusak setelah berada di lokasi itu hampir dua bulan.
Yang membuat perkara ini semakin menarik perhatian adalah identitas pada mesin.
Pelat mencantumkan bahwa traktor merupakan bantuan APBN Tahun Anggaran 2025 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
Pada pelat yang sama juga tertulis tegas bahwa bantuan diberikan secara gratis dan tidak diperjualbelikan.
Pertanyaan utamanya kini sederhana: siapa yang menarik traktor tersebut, atas dasar apa, dan mengapa alat yang diperuntukkan bagi kelompok tani Cidadap justru berada di Cidolog?
Akay juga mempertanyakan fungsi pengawasan.
Menurut dia, keberadaan traktor baru terungkap setelah ia melakukan penelusuran dan memviralkannya di media sosial.
Jika benar aset bantuan negara berpindah tangan tanpa mekanisme yang jelas, persoalannya bukan sekadar soal traktor yang rusak.
Ada pertanyaan lebih besar mengenai rantai distribusi, penguasaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset negara setelah bantuan diserahkan kepada penerima.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Aep Majmudin belum memberikan penjelasan substantif.
Ia menyatakan sedang menghadiri acara dan menyatakan bersedia menerima daftar pertanyaan melalui staf atau Sekretaris Dinas.
Kini publik menunggu jawaban pemerintah: mengapa traktor bantuan petani bisa hilang dari lokasi penerima selama setahun dan baru ditemukan setelah ditelusuri warga?
Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk memastikan apakah kasus ini sekadar persoalan administrasi dan distribusi, atau terdapat persoalan lain dalam pengelolaan bantuan alat pertanian tersebut.
