Kabar-Tani.com| – JAKARTA — Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir.
Ketika September 2026 mendekati penghujung, El Niño dengan intensitas sangat kuat masih memengaruhi pola cuaca nasional, memperpanjang musim kemarau di sejumlah wilayah sekaligus meningkatkan tekanan terhadap sektor pertanian.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena wilayah yang mengalami kekeringan tidak sedikit yang merupakan sentra produksi pangan.
Jika periode kering bertahan lebih lama dan berlanjut hingga masa persiapan tanam, persoalannya bukan lagi sekadar cuaca panas dan minim hujan, melainkan menyangkut ketersediaan air untuk pertanian dan keberlanjutan produksi pangan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat indeks ENSO rata-rata tiga bulanan periode Juli-Agustus-September atau JAS berada pada level +2,63.
Angka tersebut menunjukkan kondisi El Niño dalam kategori sangat kuat.
Tekanan juga terlihat dari suhu muka laut di kawasan Nino3.4.
Pada Dasarian II September, anomali suhu muka laut di wilayah tersebut mencapai +2,97 derajat Celsius, meningkat dibandingkan Agustus yang berada di level +2,83 derajat Celsius.
Kondisi laut tersebut berpengaruh terhadap pola atmosfer yang kemudian berdampak pada distribusi hujan di Indonesia.
87 Persen Wilayah Indonesia Mengalami Curah Hujan Rendah
Dampak El Niño terlihat dari rendahnya curah hujan yang terjadi di berbagai daerah.
BMKG mencatat pada Dasarian II September, sebanyak 87,53 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah.
Pada periode yang sama, sekitar 86,62 persen wilayah Indonesia mencatat sifat hujan di bawah normal.
Dengan kata lain, hujan yang turun bukan hanya sedikit, tetapi juga berada di bawah kondisi yang lazim terjadi pada periode tersebut.
Kondisi ini membuat cadangan air di sejumlah wilayah semakin tertekan.
Bagi masyarakat umum, dampaknya dapat berupa berkurangnya ketersediaan air bersih. Bagi sektor pertanian, persoalannya jauh lebih kompleks karena air merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan tanaman.
Kekeringan yang berlangsung dalam waktu panjang juga dapat menyebabkan tanah kehilangan kelembapan.
Ketika hujan datang setelah periode kering yang panjang, air tidak selalu langsung dapat dimanfaatkan tanaman secara optimal, terutama jika distribusi hujan tidak merata.
Bantul Tak Hujan 131 Hari
Salah satu gambaran ekstrem terlihat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada Agustus, BMKG mencatat rekor hari tanpa hujan atau HTH ekstrem terpanjang mencapai 121 hari di Bantul.
Memasuki September, periode tanpa hujan di wilayah tersebut bahkan telah mencapai 131 hari, atau lebih dari empat bulan.
Kondisi semacam ini juga terjadi di berbagai wilayah lain.
Hari tanpa hujan lebih dari 60 hari mendominasi sebagian Jawa bagian tengah hingga timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kondisi kering serupa juga terpantau di sejumlah wilayah Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan dan tenggara.
Pada Agustus saja, dari 4.998 titik observasi yang dipantau BMKG, sebanyak 1.563 titik atau 31,27 persen mengalami HTH kategori ekstrem panjang.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kekeringan bukan fenomena lokal yang hanya terjadi di satu atau dua daerah.
Sebaran wilayah terdampak cukup luas dan terjadi dalam rentang waktu yang panjang.
Oktober Diperkirakan Masih Kering
Harapan akan segera berakhirnya musim kemarau juga belum sepenuhnya terbuka.
BMKG memperkirakan pada Oktober 2026 sebanyak 83,92 persen wilayah Indonesia akan menerima curah hujan di bawah normal.
Kondisi diperkirakan mulai membaik pada November.
Namun, wilayah yang mengalami hujan di bawah normal masih diperkirakan mencapai 64,50 persen.
Baru pada Desember distribusi hujan diperkirakan lebih normal.
Sekitar 48,59 persen wilayah Indonesia diprediksi berada pada kondisi normal dan 32,97 persen berada di atas normal.
Artinya, datangnya hujan pada akhir tahun belum tentu langsung menghapus seluruh risiko kekeringan.
Persoalannya adalah kapan hujan benar-benar datang, seberapa merata distribusinya, serta apakah volumenya cukup untuk mengisi kembali cadangan air yang telah menurun.
Musim Hujan 2026/2027 Diperkirakan Mundur
Tekanan semakin besar karena musim hujan 2026/2027 diprediksi datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia.
BMKG memperkirakan awal musim hujan akan mengalami kemunduran di 529 Zona Musim (ZOM).
Angka itu setara dengan sekitar 61,08 persen luas daratan Indonesia.
Sebagian besar wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember.
Tidak hanya datang lebih lambat, durasi musim hujan juga diprediksi lebih pendek dari kondisi normal pada 482 ZOM atau sekitar 51,90 persen luas daratan Indonesia.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petani.
Kalender tanam yang biasanya mengandalkan pola musim hujan dapat mengalami perubahan.
Petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan ketersediaan air.
Jika penanaman dilakukan terlalu dini ketika hujan belum stabil, tanaman berisiko mengalami kekurangan air.
Sebaliknya, jika penanaman ditunda terlalu lama, periode panen dapat bergeser dan memengaruhi pola produksi berikutnya.
El Niño dan IOD Positif Memperkuat Kekeringan
BMKG menjelaskan kondisi kering yang berkepanjangan tidak hanya berkaitan dengan El Niño.
Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang mengarah positif turut berperan mengurangi suplai kelembapan ke wilayah Indonesia.
Kombinasi kedua fenomena tersebut membuat atmosfer Indonesia lebih sulit mendapatkan pasokan uap air yang cukup.
Inilah yang kemudian memperpanjang periode kering di berbagai daerah.
Untuk Oktober, peluang curah hujan kurang dari 50 milimeter per bulan masih tinggi di sebagian Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, sebagian besar Jawa, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan bagian selatan, Gorontalo, sejumlah wilayah Sulawesi hingga Maluku.
Pada November, wilayah dengan risiko curah hujan rendah tersebut diperkirakan mulai menyusut.
Namun, sebagian Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara masih perlu mewaspadai kondisi kering.
197 Wilayah Berstatus Awas Kekeringan
Peringatan dini BMKG menunjukkan ancaman kekeringan telah memasuki sejumlah wilayah yang memiliki arti penting bagi sektor pangan.
Pada Dasarian III September 2026, BMKG mencatat 197 wilayah berstatus Awas kekeringan meteorologis.
Selain itu, terdapat 67 wilayah berstatus Siaga dan 31 wilayah berstatus Waspada.
Sementara 222 wilayah lainnya tidak masuk dalam peringatan dini.
Status Awas tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku.
Peta tersebut menjadi penting karena beberapa daerah yang masuk kategori Awas juga merupakan kawasan dengan basis pertanian yang kuat.
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan tiga provinsi yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung produksi padi nasional.
Sementara NTB dan Gorontalo memiliki peran penting dalam produksi padi maupun jagung.
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu basis produksi pangan di Pulau Kalimantan.
Namun, status Awas tidak berarti seluruh lahan pertanian di suatu provinsi pasti mengalami dampak yang sama.
Peringatan BMKG diberikan hingga tingkat wilayah tertentu, sedangkan dampak terhadap produksi sangat dipengaruhi kondisi lokal, termasuk lokasi sawah, sistem irigasi, sumber air, fase pertumbuhan tanaman, jenis komoditas, dan lamanya kekeringan.
Tiga Sentra Padi Terbesar Berada di Tengah Tekanan
Ancaman kekeringan menjadi lebih serius ketika disandingkan dengan data produksi padi nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi Indonesia masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi utama.
Pada 2025, Jawa Timur berada di posisi pertama dengan produksi sekitar 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG).
Jawa Barat menyusul dengan produksi sekitar 10,23 juta ton, sedangkan Jawa Tengah mencapai sekitar 9,30 juta ton.
Ketiga provinsi tersebut tetap berada di posisi teratas pada periode Januari-Oktober 2026.
Jawa Timur menghasilkan sekitar 9,86 juta ton GKG, Jawa Tengah sekitar 8,59 juta ton, dan Jawa Barat sekitar 8,57 juta ton.
Irisan antara sentra produksi padi dan wilayah yang mendapat peringatan kekeringan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Sebab, gangguan pada satu wilayah tidak selalu berhenti sebagai persoalan lokal.
Ketika sejumlah sentra produksi mengalami penurunan hasil secara bersamaan, dampaknya dapat merambat ke pasokan pangan, harga komoditas, hingga kebutuhan intervensi pemerintah.
NTB Juga Masuk Daftar Produsen Padi Utama
Tekanan serupa perlu diperhatikan di luar Pulau Jawa.
NTB, misalnya, termasuk wilayah yang masuk dalam peta peringatan kekeringan dan pada Januari-Oktober 2026 berada di peringkat kedelapan provinsi dengan produksi padi terbesar, yakni sekitar 1,66 juta ton GKG.
Posisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan terhadap ketersediaan air di NTB juga memiliki relevansi terhadap produksi pangan nasional.
Hal yang sama berlaku bagi Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan yang berada dalam jajaran provinsi dengan produksi padi besar.
Karena itu, pemantauan kekeringan tidak cukup hanya melihat seberapa luas wilayah yang tidak turun hujan.
Yang juga penting adalah melihat di mana kekeringan terjadi dan komoditas apa yang sedang ditanam di wilayah tersebut.
Ancaman Tak Berhenti pada Beras
Kekeringan berkepanjangan juga berpotensi memberikan tekanan terhadap komoditas lain.
Jagung, hortikultura, dan berbagai tanaman perkebunan sama-sama membutuhkan pasokan air dalam jumlah memadai.
Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, merupakan produsen jagung utama nasional.
Keduanya juga memiliki sejumlah wilayah yang berada dalam status Awas kekeringan.
Pada tanaman hortikultura, keterbatasan air dapat memengaruhi pertumbuhan, kualitas hasil, hingga waktu panen.
Sementara pada tanaman perkebunan, kondisi kering berkepanjangan dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran lahan, terutama ketika vegetasi dan bahan organik menjadi semakin kering.
Karena itu, dampak El Niño terhadap sektor pangan tidak semata-mata harus dihitung melalui produksi beras.
Ada persoalan yang lebih luas: air, kalender tanam, produktivitas lahan, biaya produksi, dan risiko gagal panen.
Pemerintah Perlu Memperkuat Mitigasi
Menghadapi kondisi tersebut, mitigasi menjadi kunci.
Pemetaan wilayah rawan kekeringan dapat digunakan untuk menentukan prioritas intervensi.
Pemerintah juga dapat memperkuat pompanisasi, memanfaatkan sumber air alternatif, memperbaiki jaringan irigasi, serta menyesuaikan kalender tanam dengan prakiraan cuaca.
Bagi petani, informasi iklim menjadi semakin penting.
Keputusan mengenai kapan menanam, jenis tanaman yang dipilih, kebutuhan air, hingga strategi menghadapi periode kering dapat menentukan apakah satu musim tanam berjalan optimal atau justru mengalami kerugian.
BMKG menekankan informasi iklim dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan waktu tanam, memilih komoditas yang sesuai, mengatur kebutuhan air, serta mengantisipasi risiko akibat cuaca dan iklim ekstrem.
Belum Berarti Produksi Pangan Nasional Akan Anjlok
Meski ancaman kekeringan cukup serius, kondisi tersebut belum dapat diterjemahkan secara otomatis sebagai tanda bahwa produksi pangan nasional akan turun atau gagal panen akan terjadi secara luas.
Masih ada sejumlah faktor yang dapat meredam dampaknya.
Sawah dengan sistem irigasi yang baik, misalnya, memiliki tingkat ketahanan yang berbeda dibandingkan lahan pertanian yang sepenuhnya bergantung pada hujan.
Demikian pula tanaman yang berada pada fase berbeda akan memiliki tingkat sensitivitas berbeda terhadap kekurangan air.
Karena itu, indikator kekeringan meteorologis harus dibaca bersama dengan kondisi hidrologis, pertanian, dan ketersediaan air di lapangan.
Namun, semakin panjang periode kering berlangsung, semakin besar pula ruang risiko yang harus diantisipasi.
Dengan 529 ZOM diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan dan hampir separuh wilayah daratan mengalami potensi musim hujan lebih pendek dari normal, tantangan utama bukan hanya menunggu hujan datang.
Yang lebih penting adalah memastikan ketika hujan akhirnya tiba, petani memiliki cukup waktu, air, benih, dan dukungan untuk kembali memasuki musim tanam.
Dari Ancaman Cuaca Menjadi Tantangan Ketahanan Pangan
El Niño 2026 menunjukkan bagaimana perubahan pola iklim dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan lintas sektor.
Dari 197 wilayah berstatus Awas, ratusan hari tanpa hujan di sejumlah daerah, hingga mundurnya musim hujan di sebagian besar Zona Musim, seluruh indikator tersebut mengarah pada satu persoalan yang sama: air menjadi semakin strategis ketika musim kering berlangsung lebih panjang.
Bagi Indonesia sebagai negara agraris, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi sawah hari ini.
Dampaknya dapat menentukan seberapa siap petani memasuki musim tanam berikutnya, seberapa besar produksi pangan yang dapat dipertahankan, serta seberapa kuat pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Karena itu, ancaman kekeringan pada akhir September 2026 perlu dibaca sebagai peringatan dini.
Hujan yang terlambat bukan sekadar perubahan kalender cuaca.
Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, keterlambatan tersebut dapat berubah menjadi tantangan baru bagi produksi pangan Indonesia pada bulan-bulan berikutnya.
