Kabar-Tani.com | – JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah susunan pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.
Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober, sebanyak 18 pejabat negara dilantik untuk menempati sejumlah posisi strategis.
Perombakan kali ini menjadi reshuffle kabinet ketujuh sejak pemerintahan Prabowo dimulai.
Sejumlah nama baru masuk ke jajaran pemerintahan, sementara beberapa pejabat lama berganti posisi dan sebagian lainnya mendapat penugasan baru di lembaga negara.
Perubahan paling mencolok terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas Listyo Sigit sebagai Kapolri.
Ia telah memimpin institusi kepolisian sejak era Presiden Joko Widodo dan tercatat menjadi salah satu Kapolri dengan masa jabatan terpanjang setelah Reformasi.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo melantik Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Ia menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Sebelum prosesi pelantikan, Prabowo memberikan tanda kehormatan kepada dua pejabat tersebut.
Listyo Sigit menerima Bintang Mahaputera Adipurna, sedangkan Dedi Prasetyo dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana.
Suyudi Mendadak Ditetapkan sebagai Kapolri
Penunjukan Suyudi sebagai Kapolri berlangsung relatif cepat.
Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 29 September, Suyudi masih menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN.
Saat itu, ia menghadiri rapat terbatas di Istana Negara yang dipimpin Prabowo.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Suyudi mengatakan dirinya belum mengetahui bahwa Presiden akan menunjuknya sebagai calon Kapolri ketika mengikuti rapat tersebut.
Informasi mengenai pencalonannya baru diterima pada Kamis pagi.
Setelah itu, ia langsung menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.
Proses fit and proper test berlangsung sekitar 30 menit.
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi menyampaikan visi, misi, program kerja, serta sejumlah prioritas yang akan dijalankan selama memimpin Polri.
Komisi III DPR kemudian menyetujui pencalonan Suyudi secara aklamasi.
Persetujuan tersebut dilanjutkan dalam Rapat Paripurna DPR sebelum akhirnya ia dilantik Prabowo di Istana Negara.
Usai pelantikan, Suyudi menyampaikan apresiasi kepada Listyo Sigit yang disebut telah memberikan bimbingan selama perjalanan kariernya.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan polisi semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut Suyudi, polisi harus hadir di tengah masyarakat dan mampu memberikan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Orang Dekat Prabowo Isi Sejumlah Posisi Strategis
Reshuffle Kabinet Prabowo kali ini tidak hanya menyentuh institusi kepolisian.
Presiden juga melakukan penataan ulang sejumlah posisi penting di kementerian koordinator dan kementerian teknis.
Salah satu perubahan terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK.
Prabowo menunjuk Sugiono untuk menggantikan Pratikno.
Sugiono sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.
Dengan perpindahan tersebut, tugas sebagai Menlu kemudian diserahkan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata.
Tata sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri.
Ia kini naik menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono.
Perubahan juga terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Prabowo menunjuk Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago.
Dudung sebelumnya memiliki dua peran di lingkar pemerintahan, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
Sementara itu, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diberikan kepada Listyo Sigit Prabowo setelah ia meninggalkan jabatan Kapolri.
Bahlil Pimpin Kemenko Baru
Prabowo juga membentuk struktur kementerian koordinator baru.
Bahlil Lahadalia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Untuk sementara, Bahlil masih menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Struktur baru tersebut juga disebut masih berkantor di lingkungan Kementerian ESDM.
Di sektor industri, Prabowo menunjuk Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Selain menteri, sejumlah jabatan wakil menteri turut mengalami perubahan.
Presiden melantik Nurkholisoj Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Dradjad Hari Wibowo dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Adapun Irwan Meilano dipercaya sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara dari sektor pertanian, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Perubahan Merambah Lembaga Negara
Perombakan pemerintahan tidak berhenti di jajaran kementerian.
Prabowo juga melantik sejumlah pejabat untuk memimpin dan mengisi lembaga negara.
Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI, sedangkan Radian Syam menjadi anggota Ombudsman RI.
Prabowo juga menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ.
Posisi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diberikan kepada Aryanto Wibowo.
Sementara itu, Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat Wakapolri mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN.
Lembaga tersebut merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih.
Dengan rangkaian pelantikan tersebut, reshuffle ketujuh pemerintahan Prabowo memperlihatkan penataan yang cukup luas, mulai dari pucuk pimpinan Polri, kementerian koordinator, kementerian teknis, hingga sejumlah lembaga negara.
Perubahan itu juga menandai bergesernya sejumlah figur dari era pemerintahan sebelumnya sekaligus semakin kuatnya penempatan figur yang dipercaya Prabowo di posisi-posisi strategis pemerintahannya.
