Kabar-Tani.com|- TANAH DATAR — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menggenjot optimalisasi lahan (oplah) untuk meningkatkan produktivitas padi pada 2026.
Ketersediaan air menjadi perhatian utama karena pemerintah menargetkan indeks pertanaman (IP) sawah meningkat dari 2,5 menjadi 3 kali tanam per tahun.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Wel Embra, mengatakan optimalisasi lahan dilakukan dengan memperbaiki jaringan irigasi, menyediakan perpipaan, merehabilitasi saluran, hingga memperkuat pompanisasi.
“Intinya pompanisasinya harus jalan. Kalau sudah jalan, IP bisa ditingkatkan, dengan demikian produktivitas pun bisa naik,” kata Wel, Senin, 5 Oktober 2026.
Program tersebut menyasar terutama lahan sawah tadah hujan dan areal pertanian yang terdampak bencana.
Dengan pasokan air yang lebih terjamin, lahan yang sebelumnya hanya bisa ditanami maksimal dua kali dalam setahun diharapkan dapat meningkatkan frekuensi tanam.
Saat ini Tanah Datar memiliki sekitar 21.600 hektare lahan baku sawah dengan produksi rata-rata sekitar 300 ribu ton padi per tahun. Produktivitas rata-rata mencapai 5,1 ton per hektare.
Wel berharap optimalisasi lahan tidak sekadar meningkatkan IP, tetapi juga mendorong kenaikan hasil panen per hektare.
Upaya itu sekaligus mendukung target pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Oplah 2.800 Hektare Terdampak Bencana Tuntas
Di tingkat Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura mencatat optimalisasi lahan pertanian terdampak bencana seluas 2.800 hektare telah selesai dikerjakan pada 2026.
Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, mengatakan program oplah juga mencakup lahan nonrawa seluas 15.000 hektare.
Tahap pertama seluas 7.000 hektare telah dikerjakan, sedangkan sekitar 8.000 hektare lainnya masih dalam proses.
Menurut Afniwirman, oplah diprioritaskan untuk sawah yang masih memiliki aktivitas pertanian tetapi indeks pertanamannya di bawah dua kali setahun.
Masalah utamanya antara lain keterbatasan air dan sistem pengairan yang tidak optimal.
Berbeda dengan oplah, rehabilitasi ditujukan untuk lahan yang masuk dalam peta Lahan Baku Sawah (LBS) tetapi sudah tidak aktif ditanami.
Kondisi itu dapat terjadi akibat kerusakan bendungan atau saluran irigasi sehingga sawah kehilangan pasokan air.
Adapun cetak sawah baru dilakukan di lahan yang belum masuk peta LBS tetapi dinilai sesuai untuk pertanian sawah.
Besaran anggaran juga berbeda. Oplah dialokasikan sekitar Rp5 juta per hektare, sedangkan rehabilitasi sekitar Rp15 juta per hektare.
Kebutuhan teknis ditentukan melalui survei investigasi dan desain (SID) yang disusun bersama Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Hasil SID menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu lokasi membutuhkan perbaikan saluran, pembangunan perpipaan, atau penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke lahan.
Dengan kombinasi irigasi, perpipaan dan pompanisasi, pemerintah daerah berharap lahan yang selama ini kurang produktif dapat kembali ditanami secara optimal dan produksi padi Tanah Datar terus meningkat.
