Kabar-Tani.com|- JAKARTA — Peningkatan produksi dan cadangan beras menjadi salah satu capaian penting dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, kenaikan produksi belum sepenuhnya menjamin harga pangan terjangkau maupun kesejahteraan petani.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebut produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 30,62 juta ton.
Cadangan beras pemerintah (CBP) juga menguat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam evaluasi pemerintah, stok CBP berada di angka 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.
Sementara itu, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog mencapai sekitar 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026.
Menurut Eliza, peningkatan penyerapan gabah melalui harga pembelian pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram membantu menjaga harga di tingkat petani sekaligus memperkuat stok nasional.
Penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 juga dinilai meringankan biaya produksi.
Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa surplus beras nasional belum otomatis menurunkan harga di tingkat konsumen.
Hambatan distribusi antarpulau, panjangnya rantai pasok, dan ketimpangan pasokan antarwilayah masih membuat harga beras relatif tinggi di sejumlah daerah.
Pada awal Oktober 2026, harga beras medium nasional tercatat sekitar Rp 14.676 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi di 116 kabupaten/kota.
Di sisi lain, kesejahteraan petani belum cukup diukur melalui kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).
Eliza menilai NTP nasional sebesar 131,11 pada September 2026 menjadi sinyal positif, tetapi indikator tersebut hanya menggambarkan perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, bukan keuntungan bersih mereka.
Keterbatasan lahan, tingginya biaya produksi, serta risiko penurunan hasil panen masih membayangi pendapatan petani.
Ancaman El Nino juga berpotensi mengganggu musim tanam dan menekan produksi pangan.
Karena itu, Eliza mendorong pemerintah memperkuat irigasi, memastikan ketersediaan pupuk dan benih tepat waktu, serta memperluas pemanfaatan alat dan mesin pertanian secara kolektif.
Efisiensi distribusi dan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim juga perlu menjadi prioritas.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan kebijakan pangan bukan sekadar meningkatkan produksi dan menumpuk cadangan beras.
Pemerintah juga perlu memastikan pasokan terdistribusi merata, harga terjangkau bagi konsumen, dan hasil produksi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani.
