Kabar-Tani.com|- BANDUNG — Musim kemarau menjadi ujian bagi lahan pertanian di Jawa Barat dan Banten.
Ketika curah hujan menurun dan ancaman kekeringan meningkat, Kementerian Pertanian memilih memperkuat jalur air hingga ke petak sawah.
Sebanyak 999 unit jaringan irigasi tersier dialokasikan untuk kedua wilayah tersebut.
Infrastruktur itu mencakup pembangunan dan pemeliharaan saluran yang menghubungkan jaringan pengairan dengan lahan pertanian.
Program tersebut dievaluasi dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Tersier di Bandung, Kamis, 3 September 2026.
Pemerintah menempatkan pengelolaan air sebagai salah satu kunci untuk mempertahankan produksi pangan selama musim kemarau.
Direktur Irigasi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Liferdi Lukman, mengatakan realisasi fisik kegiatan OP Irigasi Tersier telah mencapai 737 unit atau 73,77 persen.
Sementara kegiatan yang dibiayai melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) mencapai 405 unit atau 88,04 persen dari total alokasi 460 unit.
Sebagian kegiatan yang berasal dari anggaran aspirasi di Jawa Barat dan Banten masih menjalani proses verifikasi.
Beberapa lokasi kegiatan BPLIP juga memasuki tahap verifikasi setelah dilakukan relokasi.
Menurut Liferdi, tantangan pengairan menjadi semakin besar karena musim kemarau tahun ini beriringan dengan fenomena El Nino.
Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang periode kering di sejumlah daerah.
“Air adalah sumber utama kehidupan,” kata Liferdi.
Karena itu, jaringan irigasi, terutama yang berada paling dekat dengan lahan, harus dipastikan berfungsi ketika pasokan hujan berkurang.
Air Didorong Sampai ke Petak Sawah
Kementan menyiapkan sejumlah skema untuk menjaga tanaman tetap tumbuh.
Air permukaan dimanfaatkan melalui perbaikan saluran tersier, pembangunan jaringan perpipaan dan penggunaan pompa.
Untuk daerah yang memiliki potensi air bawah tanah, pemerintah mendorong pembangunan sumur bor dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
Langkah tersebut diarahkan untuk membuka sumber air alternatif ketika saluran irigasi konvensional tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan.
Petani yang lahannya mengalami gagal panen juga disiapkan bantuan benih gratis agar dapat kembali menanam setelah kondisi memungkinkan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menekankan bahwa infrastruktur pengairan merupakan bagian penting dari strategi menjaga produksi pangan nasional.
“Air adalah faktor utama dalam pertanian,” ujar Amran.
Menurut dia, pembangunan dan perbaikan irigasi harus memastikan air benar-benar mencapai lahan petani.
Persoalan itu terlihat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat mencatat sekitar 300 hektare lahan terindikasi mengalami kekeringan, sedangkan 19 hektare lainnya terdampak gagal panen.
Kepala DPKP Kabupaten Pandeglang, Tanti Yulianti, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah intervensi.
Salah satunya melalui dukungan 53 unit irigasi tersier dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Seluruh unit tersebut, kata dia, telah terealisasi 100 persen.
Pandeglang juga mengusulkan 101 unit pompanisasi untuk memperluas jangkauan pengairan.
Petugas penyuluh pertanian bersama petani turut memetakan sumber air tanah dan lokasi yang memungkinkan dibangun sumur bor.
Tanti mengatakan dukungan pemerintah pusat masih diperlukan karena kemampuan anggaran daerah terbatas.
Terlebih, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan cukup luas.
Irigasi Tersier Jadi Garis Pertahanan
Penguatan jaringan tersier merupakan bagian dari pembagian tugas pemerintah dalam mengelola sistem irigasi.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum menangani jaringan irigasi primer dan sekunder.
Sementara Kementan memperkuat jaringan tersier yang berada lebih dekat dengan lahan petani.
Pola pelaksanaan kegiatan menggunakan skema Bantuan Pemerintah berbasis padat karya.
Pengusulan program mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 dan diintegrasikan melalui sistem e-Banper.
Sistem tersebut memungkinkan pendataan kegiatan dilakukan secara digital dan berbasis spasial.
Titik koordinat, panjang saluran, hingga luasan jaringan menjadi bagian dari data yang direkam.
Pendekatan itu dimaksudkan agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada jumlah saluran yang dibangun, tetapi dapat ditelusuri hingga lokasi dan luasan lahan yang dilayani.
Di sisi lain, efisiensi pemakaian air juga menjadi perhatian.
Kementan mendorong penerapan Alternating Wetting and Drying (AWD) atau metode macak-macak pada budidaya padi.
Pengelolaan air juga diarahkan menggunakan pendekatan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS).
Dengan pengaturan tersebut, air tidak harus terus menggenangi sawah. Kebutuhan tanaman tetap dipenuhi, sementara penggunaan air dapat ditekan.
Kemarau Tak Selalu Berarti Produksi Turun
Bagi pemerintah, musim kemarau tidak semata-mata ancaman.
Jika ketersediaan air dapat dijaga dan teknik budidaya diterapkan secara tepat, intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi justru berpotensi mendukung pertumbuhan tanaman.
Karena itu, persoalan utama bukan hanya seberapa panjang musim kering berlangsung, melainkan seberapa siap infrastruktur pertanian menghadapinya.
Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran sektor irigasi hingga dua kali lipat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Jawa Barat dan Banten menjadi salah satu wilayah penting dalam strategi tersebut.
Dengan ratusan jaringan tersier yang diperbaiki dan dibangun, pemerintah berupaya menjaga air tetap mengalir ke sawah ketika hujan tak lagi bisa diandalkan.
Target akhirnya bukan sekadar mempertahankan musim tanam.
Infrastruktur pengairan diposisikan sebagai salah satu fondasi untuk menjaga produksi pangan nasional dan mengejar agenda Indonesia Emas 2045.
