Kabar-Tani.com | – BANJARBARU — Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dengan menyasar sekitar 10.000 hektare area terdampak yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut rampung dalam sepekan melalui pembagian wilayah kerja dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan strategi tersebut disepakati dalam rapat teknis penanganan karhutla di Banjarbaru, Sabtu.
Pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta perwakilan forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya digelar di Jakarta sekitar dua pekan lalu.
Pemerintah berupaya menyatukan sumber daya, personel, dan peralatan agar penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih terarah, terutama di kawasan yang masih menyimpan potensi api.
Hanif menjelaskan, kebakaran yang berlangsung hampir tiga bulan menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.
Meski sejumlah titik api berhasil dipadamkan, kebakaran kemudian bergeser ke wilayah lain sehingga membutuhkan operasi lanjutan.
“Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Karhutla Kalsel Menyasar Lahan Persawahan dan Gambut
Berdasarkan hasil pemetaan, penanganan lanjutan difokuskan pada kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti.
Sebelumnya, upaya pengendalian telah dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan.
Seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama sebelum bergerak ke wilayah kerja masing-masing.
Pembagian tugas ini diharapkan mempercepat penanganan sekaligus mencegah tumpang tindih pekerjaan antartim.
Dari total area yang menjadi sasaran penanganan, sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan dengan sisa panen berupa jerami.
Sementara itu, sekitar 1.800 hektare lainnya berupa lahan gambut yang membentang di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Kedua jenis lahan tersebut membutuhkan pendekatan berbeda.
Jerami yang tertinggal setelah panen merupakan bahan yang mudah terbakar, sedangkan kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan sulit diketahui hanya melalui pengamatan visual.
Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api yang terlihat, tetapi juga pada upaya mengurangi bahan mudah terbakar dan membasahi kawasan yang berpotensi menyimpan bara.
Lahan Gambut Membutuhkan Personel dan Pembasahan Intensif
Hanif mengatakan, lahan gambut membutuhkan pengerahan tenaga lebih besar karena karakter kebakarannya berbeda dibandingkan lahan persawahan.
Api yang menjalar di bawah permukaan tanah dapat bertahan meskipun bagian atas lahan tampak telah padam.
Kondisi tersebut membuat proses pemadaman memerlukan pembasahan intensif dan pemantauan berkelanjutan.
Tanpa penanganan yang memadai, bara yang masih tersimpan di dalam tanah berpotensi memicu kebakaran kembali.
“Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana.
Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah,” kata Hanif.
Adapun di lahan persawahan, Dinas Pertanian akan terlibat langsung melalui pembalikan tanah.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi material sisa panen yang mudah terbakar dan membantu menekan potensi meluasnya kebakaran.
Pembagian penanganan berdasarkan jenis lahan diharapkan membuat penggunaan personel dan peralatan menjadi lebih efektif.
Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan upaya pemadaman lebih intensif.
Kabut Asap Jadi Perhatian, Banjarmasin Ikut Terdampak
Percepatan penanganan karhutla juga ditujukan untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Kota Banjarmasin menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena turut merasakan dampak kebakaran di kawasan sekitarnya.
Kabut asap yang terbawa dari area kebakaran dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kenyamanan masyarakat.
Karena itu, pemerintah berharap penanganan dalam sepekan mampu menekan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran di wilayah sasaran.
Meski demikian, pencapaian target tersebut bergantung pada efektivitas koordinasi di lapangan, kecukupan personel dan peralatan, serta kemampuan tim menangani karakteristik lahan yang berbeda.
Kawasan gambut khususnya memerlukan pengawasan setelah pemadaman untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.
Hanif mengapresiasi dukungan GAPKI dan APHI, baik di tingkat pusat maupun Kalimantan Selatan.
Dukungan dari forum perusahaan pertambangan juga diharapkan memperkuat pengerahan personel, penyediaan peralatan, dan pelaksanaan operasi pemadaman.
Pelibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Pemerintah berharap penanganan terpadu dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi risiko kebakaran berulang.
Strategi Penanganan Karhutla Disiapkan untuk Kalteng dan Sumsel
Pola penanganan terpadu yang diterapkan di Kalimantan Selatan berpeluang diperluas ke provinsi lain.
Hanif menyebut Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan sebagai wilayah yang dapat menerapkan pendekatan serupa setelah pelaksanaan di Kalimantan Selatan berjalan sesuai harapan.
Ketiga provinsi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya penanggulangan karhutla yang berkaitan dengan agenda swasembada pangan, energi, dan air.
Kebakaran di kawasan pertanian maupun gambut dinilai membutuhkan koordinasi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan unsur terkait lainnya.
Hanif menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Instruksi tersebut menjadi landasan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam membantu penanganan kebakaran di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mendorong penanganan karhutla yang lebih terkoordinasi dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pengalaman di Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan operasi di wilayah lain.
Target penanganan sekitar 10.000 hektare dalam sepekan kini menjadi salah satu fokus operasi di Kalimantan Selatan.
Keberhasilan upaya tersebut tidak hanya diukur dari luas lahan yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah api kembali muncul dan mengurangi dampak asap bagi masyarakat.
Koordinasi lintas sektor, strategi sesuai karakteristik lahan, serta pengawasan setelah pemadaman akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penanganan karhutla.
Pemerintah berharap langkah terpadu tersebut dapat membantu mengendalikan kebakaran sekaligus melindungi kawasan pertanian dan lingkungan dari dampak yang lebih luas.
