Kabar-Tani.com|- Jakarta — Harga beras kembali menjadi perhatian pemerintah setelah komoditas pangan tersebut kembali tercatat sebagai salah satu penyumbang inflasi.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menemukan dugaan harga beras yang tidak wajar di pasaran.
Amran mengatakan pemerintah langsung menelusuri penyebab kenaikan harga tersebut.
Salah satu persoalan yang kini disorot adalah beras fortifikasi yang diduga dijual jauh di atas harga kewajaran dan tidak sesuai dengan label berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Menurut Amran, beras fortifikasi yang semestinya berada di kisaran Rp13.500 per kilogram ditemukan dijual hingga Rp57.000 per kilogram.
Pemerintah juga menduga terdapat ketidaksesuaian antara kandungan produk dan label yang tercantum.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menahan kenaikan harga.
Salah satunya mempercepat bantuan pangan untuk 33,4 juta rumah tangga.
Selain itu, pemerintah menambah alokasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton beras untuk operasi pasar.
Amran menegaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen.
Harga gabah di tingkat petani harus tetap terjaga, sementara harga beras yang dibayar masyarakat tidak boleh melonjak terlalu tinggi.
Di tengah persoalan harga, pemerintah menyatakan pasokan beras nasional masih aman.
Amran memperkirakan ketersediaan beras mencapai sekitar 25-26 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 2,5-2,6 juta ton per bulan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan stok beras nasional cukup untuk sekitar 10 bulan ke depan.
Indonesia bahkan disebut mulai mengekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Palestina.
Pemerintah juga mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem yang disebut Amran sebagai dampak El Nino yang sangat berat.
Sejumlah langkah dilakukan, antara lain pembangunan irigasi dan embung, optimalisasi sawah serta rawa, hingga pencetakan sawah baru.
