Kabar-Tani.com | – JAYAPURA — PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menyiapkan pembangunan 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jayapura, Papua.
Program ini menjadi langkah awal perusahaan dalam mendukung kedaulatan energi desa sekaligus memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Rencana tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Direktur Utama PT PPM, Mardianto, ke Kabupaten Jayapura pada 21–25 Oktober 2026.
Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura itu diarahkan untuk membangun infrastruktur penunjang ekonomi kampung sebelum program pertanian dan perkebunan dijalankan secara lebih luas.
Mardianto menilai ketersediaan bahan bakar menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat desa, terutama ketika penggunaan alat dan mesin pertanian mulai ditingkatkan.
Tanpa dukungan infrastruktur energi, kegiatan produksi berpotensi terhambat oleh keterbatasan akses terhadap bensin dan solar.
“Tidak mungkin kita menjalankan program pertanian tanpa infrastruktur pendukung. Karena itu, SPBT perlu disiapkan terlebih dahulu,” ujarnya.
Sepuluh Kampung Jadi Lokasi Percontohan
Pada tahap awal, PT PPM menargetkan pembangunan SPBT di 10 titik percontohan di Kabupaten Jayapura.
Penentuan lokasi akan mempertimbangkan kondisi geografis, akses transportasi, serta kebutuhan masyarakat di setiap kampung.
Program Energi Desa tersebut direncanakan berjalan melalui koordinasi dengan Kementerian Desa sebagai sektor utama.
Kehadiran SPBT diharapkan dapat mempermudah akses bahan bakar bagi petani dan pelaku usaha desa, sekaligus menunjang mobilitas peralatan pertanian.
Bagi wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses, ketersediaan energi menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Infrastruktur pengisian bahan bakar yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mendukung distribusi hasil pertanian dan pengembangan usaha produktif di kampung.
Mardianto menegaskan, pembangunan fasilitas energi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian desa.
Menurut dia, ketahanan pangan dan kedaulatan energi perlu dikembangkan secara beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Pemkab Jayapura Buka Peluang Kerja Sama
Bupati Jayapura Yunus Wonda menyambut positif rencana investasi PT PPM.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu aktif mencari peluang pendanaan dan kemitraan baru, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Menurut Yunus, rencana kerja sama tersebut tidak hanya menyentuh sektor energi, tetapi juga mencakup pembangunan jalan produksi, pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Berbagai sektor itu dinilai sejalan dengan agenda penguatan ketahanan pangan nasional.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu bergerak kreatif dan inovatif untuk membuka peluang pembangunan tanpa semata-mata bergantung pada kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Pemerintah daerah harus bekerja keras, proaktif, kreatif, dan inovatif mencari peluang.
Kerja sama ini mencakup sejumlah sektor yang mendukung ketahanan pangan,” kata Yunus.
Bupati Tegaskan Hak Tanah Adat Tetap Dilindungi
Di tengah rencana kerja sama tersebut, Yunus juga menanggapi isu yang beredar mengenai kekhawatiran bahwa investasi perusahaan akan berujung pada penjualan tanah adat atau pengambilalihan hak ulayat masyarakat.
Ia membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kerja sama yang direncanakan tidak dimaksudkan untuk mengambil hak masyarakat adat.
Yunus mengajak semua pihak mengedepankan informasi yang akurat serta menghindari narasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut dia, pembangunan daerah harus dilakukan dengan menjaga kepentingan masyarakat setempat, termasuk penghormatan terhadap hak ulayat dan kepastian mengenai penggunaan lahan.
Persoalan ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses persiapan investasi.
Kejelasan status lahan, keterbukaan informasi, dan pemenuhan ketentuan hukum akan membantu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Administrasi dan Legalitas Ditargetkan Rampung Tiga Bulan
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura masih mengevaluasi dokumen administrasi serta persyaratan teknis yang diajukan PT PPM.
Proses tersebut ditargetkan berlangsung selama tiga bulan ke depan.
Setelah seluruh persyaratan administrasi, aspek legalitas, dan pemetaan lahan dinyatakan lengkap, program akan memasuki tahap uji coba di 10 kampung percontohan.
Pelaksanaan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kesiapan masing-masing lokasi.
Tahap persiapan ini menjadi penentu bagi kelanjutan rencana investasi.
Selain memastikan kelengkapan dokumen, pelaksanaan program juga membutuhkan perencanaan lokasi yang matang, kejelasan mekanisme pengelolaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan SPBT dapat menjadi salah satu penunjang bagi aktivitas ekonomi masyarakat kampung, terutama dalam mendukung kebutuhan energi sektor pertanian dan perkebunan.
Meski demikian, dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada realisasi pembangunan, kemudahan akses bagi warga, dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas.
Dengan persiapan yang terukur dan koordinasi antarpihak, Program Energi Desa diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi kampung di Kabupaten Jayapura.
