Kabar-Tani.com | – JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan kembali kantor desa, fasilitas kesehatan, dan sekolah yang rusak atau hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terkait perkembangan pemulihan fasilitas umum dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Tito menilai, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Pemerintah juga perlu membangun kembali fasilitas pelayanan publik di desa-desa yang terdampak parah, termasuk wilayah yang permukimannya tersapu banjir hingga kehilangan bangunan pemerintahan desa.
Ia pun meminta Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk merealisasikan pembangunan kantor desa baru agar pelayanan administrasi dan pemerintahan di tingkat desa dapat kembali berjalan.
Enam Pustu di Sumatera Utara Belum Beroperasi
Selain kantor desa, Tito menyoroti kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan yang belum dapat difungsikan akibat ketiadaan bangunan.
Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, masih terdapat enam puskesmas pembantu (pustu) di Sumatera Utara yang belum beroperasi karena fasilitas fisiknya belum tersedia.
Padahal, Kementerian Kesehatan telah menyatakan kesiapan untuk menyediakan tenaga kesehatan beserta peralatan medis yang dibutuhkan.
Karena itu, pembangunan gedung menjadi salah satu pekerjaan mendesak agar layanan kesehatan masyarakat dapat segera dipulihkan.
Menurut Tito, pembagian peran antarkementerian perlu diperjelas.
Kementerian Kesehatan dapat menyiapkan sumber daya medis, sedangkan Kementerian PU diharapkan menangani pembangunan atau perbaikan bangunan yang diperlukan.
Ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi penting bagi warga terdampak bencana, terutama mereka yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan medis di daerah masing-masing.
Sebanyak 99 Sekolah Darurat Masih Digunakan
Persoalan serupa juga terjadi pada sektor pendidikan. Hingga saat ini, sejumlah sekolah di wilayah terdampak masih mengandalkan bangunan darurat untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, terdapat 99 sekolah darurat yang masih digunakan di tiga provinsi tersebut.
Rinciannya, sebanyak 71 sekolah berada di Aceh, 23 sekolah di Sumatera Barat, dan lima sekolah di Sumatera Utara.
Meski kegiatan belajar telah berjalan kembali, penggunaan ruang kelas darurat menunjukkan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya tuntas.
Kondisi tersebut membuat pembangunan maupun perbaikan gedung sekolah permanen menjadi kebutuhan yang perlu segera ditangani.
Pembangunan fasilitas pendidikan itu melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemendikdasmen, Kementerian PU, serta TNI Angkatan Darat.
Tito meminta koordinasi antarlembaga diperkuat agar pembangunan dan perbaikan sekolah dapat berjalan lebih efektif. Ia berharap Kementerian PU bekerja bersama kementerian terkait untuk memastikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak dapat kembali digunakan masyarakat.
Pemulihan Infrastruktur Jadi Kunci
Dorongan Tito mencerminkan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Kantor desa, sekolah, dan fasilitas kesehatan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan bagian penting dari keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.
Kehadiran kembali fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu warga menjalani aktivitas sehari-hari, memulihkan layanan pemerintahan, serta mendukung proses pendidikan dan kesehatan di daerah terdampak.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas sementara.
Sinergi antara kementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar kantor desa dapat kembali berfungsi, layanan kesehatan menjangkau warga, dan siswa memperoleh ruang belajar yang lebih layak.
Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana menjadi salah satu langkah penting dalam memulihkan kehidupan masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
