Kabar-Tani.com | – JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk menjalankan Program Satu Orang Satu Rekening yang ditargetkan menjangkau 25 juta warga prasejahtera.
Program ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional hingga 99 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal.
Target inklusi keuangan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 yang tercatat sebesar 93,61 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis.
Program Rekening Gratis Sasar Warga Prasejahtera
Program Satu Orang Satu Rekening dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang belum memiliki rekening bank.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,28 triliun, termasuk untuk memberikan setoran awal sebesar Rp50.000 bagi setiap rekening.
Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pintu masuk untuk menggunakan layanan perbankan dan mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan secara lebih terencana.
Sasaran program ini adalah 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.
Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan data calon penerima bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pendataan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Meski demikian, kepemilikan rekening saja tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan.
Manfaat program akan bergantung pada kemampuan masyarakat memanfaatkan rekening untuk menabung, menerima bantuan, melakukan transaksi, serta mengakses layanan keuangan lain sesuai kebutuhan.
Pemerintah Perkuat Literasi Keuangan Sejak Sekolah
Selain memperluas kepemilikan rekening bagi masyarakat dewasa, pemerintah mendorong inklusi keuangan sejak usia sekolah melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR.
Program tersebut telah diikuti 59,18 juta pelajar dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun.
Inisiatif ini ditujukan untuk mengenalkan kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan uang.
Upaya tersebut melengkapi agenda perluasan akses keuangan yang dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan sektor pertanian, industri padat karya, dan program perumahan.
Pemerintah juga mengandalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di berbagai wilayah.
Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, akses pembiayaan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi.
Penyaluran Kredit Ditargetkan Rp300 Triliun
Di sektor pembiayaan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp300 triliun sepanjang 2026.
Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit tercatat Rp257,84 triliun dengan jumlah penerima sekitar 4 juta debitur.
Angka tersebut setara dengan sekitar 85,9 persen dari target tahunan.
Artinya, pemerintah masih perlu menyalurkan sekitar Rp42,16 triliun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Perluasan pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal, memperkuat aktivitas ekonomi produktif, dan membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses kredit.
Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera Turun Menjadi 8 Persen
Pemerintah juga berupaya meringankan beban pembiayaan bagi perempuan prasejahtera.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penurunan suku bunga kredit bagi kelompok tersebut dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dengan skema bunga tetap.
Menurut Airlangga, kebijakan itu telah dilaksanakan.
Penurunan bunga diharapkan membuat pembiayaan lebih terjangkau sehingga perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa agenda inklusi keuangan pemerintah tidak hanya bertumpu pada pembukaan rekening, tetapi juga mencakup akses tabungan, pembiayaan, dan literasi keuangan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan rekening yang dibuka benar-benar aktif digunakan dan pembiayaan tersalurkan kepada penerima yang tepat.
Dengan begitu, target inklusi keuangan 99 persen tidak berhenti sebagai capaian administratif, melainkan dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian rumah tangga dan masyarakat berpenghasilan rendah.
