Kabar-Tani.com | – JAKARTA — Pemerintah memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, dan menekan kerawanan pangan.
Hingga pekan ketiga Oktober 2026, program yang digagas Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut telah terlaksana sebanyak 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Perluasan program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Pemerintah juga menilai ketersediaan pangan yang memadai perlu diimbangi dengan akses pembelian yang mudah agar kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok menjadi salah satu fokus pemerintah.
Menurut dia, intervensi pasar terus dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026.
Bapanas berkolaborasi dengan Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyelenggarakan GPM secara serentak di seluruh Indonesia.
Gerakan Pangan Murah Menjangkau 514 Kabupaten/Kota
Cakupan pelaksanaan GPM pada 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sepanjang 2025, program tersebut menjangkau 385 kabupaten/kota. Sementara itu, hingga minggu ketiga Oktober 2026, jangkauannya telah meliputi 514 kabupaten/kota.
Peningkatan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah memperluas distribusi akses pangan murah hingga ke berbagai wilayah.
Kehadiran pasar murah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok tanpa sepenuhnya bergantung pada harga yang berlaku di pasar umum.
Selain menjaga keterjangkauan harga, GPM juga diharapkan membantu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga, terutama ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan menjelang akhir tahun.
Namun, dampak program terhadap daya beli dan kondisi konsumsi masyarakat tetap perlu dievaluasi secara berkala.
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pelaksanaan GPM dalam momentum Hari Pangan Sedunia merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Menurut Saleh, kegiatan tersebut bukan program baru.
Pemerintah berupaya mengoptimalkan pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
Angka Kelaparan Indonesia Menurun
Upaya memperluas akses pangan tersebut berlangsung di tengah penurunan prevalensi kelaparan di Indonesia dalam dua dekade terakhir.
Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari 18,4 persen pada periode 2004–2006 menjadi 6,3 persen pada periode 2023–2025.
Penurunan sebesar 12,1 poin persentase itu menempatkan Indonesia pada urutan ketiga di Asia Tenggara berdasarkan besarnya penurunan prevalensi kelaparan, sesuai data yang dikutip dalam keterangan Bapanas.
Myanmar berada di posisi pertama dengan penurunan 20,2 poin persentase, dari 24,8 persen menjadi 4,6 persen.
Filipina menempati urutan kedua setelah mencatatkan penurunan 13,9 poin persentase, dari 17,3 persen menjadi 3,4 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, penurunan prevalensi kelaparan tidak serta-merta berarti persoalan akses pangan telah selesai.
Keterjangkauan harga, pemerataan distribusi, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan gizi tetap menjadi aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan.
Inflasi Pangan Masih Menjadi Perhatian
Selain membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, pemerintah menilai GPM dapat mendukung pengendalian inflasi pangan atau inflasi pada komponen harga bergejolak (volatile food).
Berdasarkan data yang disampaikan Bapanas, inflasi pangan secara tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 5,03 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pangan pada September 2025 yang mencapai 6,44 persen.
Sementara itu, pada Januari 2026, inflasi pangan tercatat sebesar 1,14 persen.
Pergerakan angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pangan berubah sepanjang tahun dan perlu terus dipantau, terutama menjelang periode ketika permintaan masyarakat biasanya meningkat.
Meski demikian, perbandingan inflasi antarperiode perlu memperhatikan perubahan harga masing-masing komoditas, kondisi pasokan, distribusi, serta faktor musiman.
Pelaksanaan pasar murah merupakan salah satu instrumen intervensi, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran dan ketersediaan barang yang dijual.
Untuk mempercepat penanganan wilayah yang mengalami gejolak harga, Kementerian Pertanian juga menyiapkan dukungan operasional berupa kendaraan laboratorium dan kendaraan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Saleh mengatakan dukungan tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah melakukan intervensi lebih cepat di titik-titik yang mengalami ketidakstabilan harga pangan.
Ke depan, keberhasilan Gerakan Pangan Murah tidak hanya ditentukan oleh frekuensi penyelenggaraan dan luas wilayah jangkauan.
Kemampuan program menjaga keterjangkauan harga, menjangkau kelompok rentan, serta memberikan dampak nyata terhadap pengeluaran rumah tangga menjadi ukuran penting untuk menilai manfaatnya bagi masyarakat.
